Advertisement
Lebak Banten - INPOMASYARAKAT - Berdasarkan Imformasi dari beberapa warga Desa Sukaresmi, Yang Enggan di sebutkan namanya, keluhkan transfaransi kepala desa dalam tata kelola dana desa dari tahun 2022 samapai saat ini 2025 menjadi keluhan serius bagi warga. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan desa, karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Jumat 24 Oktober 2025
Menurut warga desa sukaresmi kecamatan sobang, kabupaten lebak. Yang juga enggan di sebutkan namanya, minimnya tranparansi keterbukaan publik pemeritah desa cirompang, diduga lemahnya pengawasan pihak pendamping desa dan pihak kecamatan sobang, sehingga menimbulkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa, tidak hanya pada program Ketapang yang sudah di realisasi dari tahun 2022 sampai saat ini, tetapi juga pada alokasi dana desa lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan sosial. Yang tidak di rasakan manfaatnya oleh sebagian warga, khawatir dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru tidak tepat sasaran. Ungkpnya di warga
Menanggapi hal ini, Aris S.H Aktipis lebak mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya untuk segera turun tangan.
“Bupati sudah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sekarang saatnya membuktikan komitmen itu dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Aris S.H Aktipis lebak juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa termasuk seluruh alokasi yang dijalankan sejak tahun 2022.
“Bukan hanya program Ketahanan Pangan yang perlu dikroscek, tapi juga anggaran untuk kegiatan lain yang sudah di realisasi dari tahun 2022 perlu di kroscek untuk memastikan semua tepat sasaran,” Tegasnya.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten disebut telah menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa di wilayah tersebut.
“Kami berharap BPK segera melakukan pemeriksaan agar persoalan ini menjadi terang benderang dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujar Aris S.H
Selain itu di ungkapkan salah satu warga desa sukaresmi, yang juga enggan di sebutkan namanya, mengungkapkan, terkait Pencairan Bansos PKH dan BPNT masih dikolektif oleh Oknum sekdes Inisal (S)
Selain sekdes Inisal (S) diguga pemilik BRlink untuk pencairan bansos desa sukaresmi. Tuturnya
Sampai berita ini di terbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa sukaresmi. Pungkasnya
(KAPERWIL BANTEN- M. EPAN)
