Isu Radikalisme Masih Jadi Sorotan Kebangpol Jabar

Infomasyarakat, Bandung - Kesbangpol Jawa Barat menyototi isu tentang intoleransi, radikalisme, ekstrimisme di Jabar, Hal itu dikarenakan, provinsi Jawa Barat memilikinya total jumlah penduduk 50 juta jiwa dengan kondisi yang heterogen.

Tenaga Ahli Bakesbangpol Jabar, Ramram Mukhlis Ramdani pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang Radikalisme kepada anak-anak muda terutama di lingkungan perguruan tinggi di Jabar, hal itu sebagai antisipasi penyebaran paham-paham Radikalisme.

Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital karena para mahasiswa mampu menjadi corong bagi masyarakat serta menyampaikan bahwa dibalik heterogenitas Jabar masih tetap bisa hidup dengan adem ayem.

"Apalagi orang Jabar kan Silih Asih Silih Asah Silih Asuh. Saya berharap mereka (mahasiswa) bisa memupuk rasa kebangsaannya lebih kuat. Karena persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme itu kalau sikap kebangsaannya sudah hilang. Pasti terjadi," ujarnya, usai menjadi narasumber diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Achmad Yani terkait Radikalisme, Rabu (24/3/2021).

Di tempat yang sama, Founder NADI, Firman Hidayah Qolbi menambahkan, pihaknya menyoroti perilaku yang muncul di masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 yakni rasa benci terhadap pemerintah dan kelaparan yang. Menurutnya 2 kondisi tersebut merupakan kondisi awal fundamental munculnya bibit intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme.

"Maka untuk itu Jabar harus lebih bisa menguatkan nuansa preventif deteksi dini. Sehingga, ke depannya dengan bonus demografi yang terdiri dari 70 persen generasi milenial, pemerintah jangan hanya fokus menggeser radikalisme ke arah politik tetapi ke arah yang lebih positif," tambahnya.

Sementara itu, Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres Cimahi, AKP Katarina Widyastuti mengatakan, dirinya berharap semua pihak lebih bijak dan jangan sampai terprovokasi oleh berita hoaks. Selain itu, masyarakat, mahasiswa, dan semua pihak perlu menjunjung tinggi jiwa nasionalisme untuk mempertahankan Pancasila, dan UUD 1945.

"Sebagai langkah awal kami sudah mendekteksi sejak dini melalui action dengan data. Kami akan mengawasi dan memonitor saja," ucapnya. (Red)